5 SOLUSI PERMASALAHAN KONTRAK AKIBAT PEMOTONGAN ANGGARAN

LATAR BELAKANG

Terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan kontrak yang hampir sama di seluruh K/L/D/I yang mengalami pemotongan anggaran. Maka diperlukan beberapa Opsi untuk mengantisipasi permasalahan pelaksanaan kontrak atas pemotongan anggaran. Berikut ini adalah 5 alternatif solusi untuk mengatasi permalahan tersebut:

1. BAYAR UTANG

• Penyedia Barang/Jasa tetap menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tahun anggaran berjalan
• Pekerjaan diserahterimakan 100% (PHO) di tahun anggaran berjalan
• Dapat dilakukan perpanjangan waktu kontrak sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.
• Sebagian/seluruh pembayaran dibayar pada tahun anggaran berikutnya
• Pembayaran hutang tersebut wajib diaudit oleh Inspektorat atau BPKP

2. PERPANJANGAN WAKTU (EXTENSION)

• Perpanjangan waktu kontrak melampaui tahun anggaran berjalan.
• Pembayaran seluruh/sebagian, dilakukan di tahun anggaran berikutnya.
• Pekerjaan diserahterimakan 100% (PHO) di tahun anggaran berikutnya.
• Pembayaran pada tahun anggaran berikutnya tidak diperlukan Audit.

3. PENGHENTIAN SEMENTARA (POSTPONED)

• Pekerjaannya dihentikan di tahun anggaran berjalan (pada saat pemotongan), dilanjutkan setelah anggarannya tersedia di tahun anggaran berikutnya.
• Addendum penghentian sementara dan perpanjangan waktu kontrak sampai dengan di tahun anggaran berikutnya.
• Pembayaran prestasi pekerjaan yang ditunda dilakukan di tahun anggaran berikutnya.

4. OPTIMALISASI

• Dilakukan optimalisasi penyesuaian ruang lingkup pekerjaan berdasarkan maksimal ketersediaan anggaran.
• Alternatif ini tidak dapat diterapkan untuk kontrak lump sum atau porsi kontrak lump sum untuk kontrak gabungan lump sum dan harga satuan

5. PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINATION)

• Apabila 4 (empat) alternative solusi di sebelumnya tidak disepakati, maka kontrak dihentikan/diputus dan Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi.
• Pembayaran prestasi pekerjaan agar dilakukan audit oleh Inspektorat atau BPKP.

PERSYARATAN ALTERNATIF SOLUSI

     1.  Persyaratan Alternatif Solusi 1 s.d 3

• Disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
• Ada pernyataan kesanggupan PA untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran tahun berikutnya.
• Tidak ada kenaikan harga kontrak.

     2.  Persyaratan Alternatif Solusi 4

• Disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak;
• Hanya untuk kontrak harga satuan atau porsi kontrak harga satuan apabila menggunakan kontrak gabungan Lump Sum dan harga satuan

     3.  Persyaratan Alternatif Solusi  5

• Disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak;
• Penyedia tidak dikenakan sanksi.

Sumber: Direktorat Penanganan Masalah Hukum LKPP