page-banner
Tingkatkan Akuntabilitas Pengadaan, Biro PBJ Setda Provinsi Kaltim Dampingi DP3A dalam Pencatatan Hasil Pemilihan 21 Oktober 2025

Tingkatkan Akuntabilitas Pengadaan, Biro PBJ Setda Provinsi Kaltim Dampingi DP3A dalam Pencatatan Hasil Pemilihan

Biropbj.kaltimprov.go.id – Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas dan akurasi pencatatan hasil pemilihan pengadaan barang dan jasa non Tender/ non E-Purchasing di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Kalimantan Timur kembali melaksanakan kegiatan pendampingan teknis. Kali ini, pendampingan diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur, yang berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025, bertempat di Kantor DP3A Kaltim, Samarinda.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu proses pencatatan hasil pemilihan pengadaan barang dan jasa ke dalam sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Melalui pendampingan langsung dari tim teknis Biro PBJ, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta staf teknis di lingkungan DP3A mendapatkan bimbingan terkait tata cara pencatatan dan pelaporan hasil pemilihan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama kegiatan berlangsung, tim Biro PBJ tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga turut melakukan simulasi terhadap proses pencatatan pada sistem. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data pengadaan tercatat dengan benar, akurat, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran di DP3A.

Pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Biro PBJ dalam memberikan dukungan teknis kepada seluruh perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat melaksanakan proses pengadaan secara profesional, efektif, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Melalui sinergi antara Biro PBJ dan DP3A, pelaksanaan pengadaan diharapkan dapat semakin tertib administrasi serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.