Biropbj.kaltimprov.go.id – Dalam upaya tiada henti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setda Prov. Kaltim) hari ini, Senin, 16 Juni 2025, kembali menggelar kegiatan lanjutan "Verifikasi Status Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah Tahun 2025 Tahap I". Langkah ini merupakan komitmen berkelanjutan Biro PBJ Kaltim untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan transparan.
Kegiatan verifikasi ini menjadi langkah krusial dalam memastikan seluruh transaksi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah tercatat secara lengkap dan benar. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan pelaporan keuangan menjadi lebih akuntabel. Verifikasi ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi kendala dalam proses pencatatan dan memberikan solusi yang tepat.
Pada sesi verifikasi status pengadaan kali ini, Biro PBJ Setda Prov. Kaltim melibatkan tiga perangkat daerah penting, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim, serta Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Keterlibatan perangkat daerah ini menunjukkan cakupan verifikasi yang luas, meliputi berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Timur.
Biro PBJ Setda Prov. Kaltim terus bertekad memastikan seluruh elemen pemerintahan memahami dan menerapkan praktik pengadaan yang akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui pendampingan intensif terkait pencatatan pengadaan yang tepat pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman perangkat daerah dalam mengelola pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya kegiatan verifikasi dan pendampingan yang berkelanjutan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Diharapkan, upaya ini akan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah serta mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam setiap pengadaan barang dan jasa.