page-banner
Komitmen Tingkatkan Kapasitas SDM PBJ, Biro PBJ Gelar Sosialisasi Kebijakan dan Implementasi Mini Kompetisi Konstruksi Pada Katalog Elektronik Versi 6 1 Oktober 2025

Komitmen Tingkatkan Kapasitas SDM PBJ, Biro PBJ Gelar Sosialisasi Kebijakan dan Implementasi Mini Kompetisi Konstruksi Pada Katalog Elektronik Versi 6

Biropbj.kaltimprov.go.id – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kembali melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pengadaan dengan menggelar Sosialisasi Kebijakan dan Implementasi Mini Kompetisi Konstruksi pada Katalog Elektronik Versi 6, Selasa 30 September 2025 secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diikuti oleh KPA/PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman terkait strategi pemanfaatan mini kompetisi konstruksi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Untuk memberikan wawasan komprehensif, kegiatan menghadirkan narasumber yang berkompeten, yakni Mieke Eka Putri dan Made Widhiantika dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, serta Garry Luthfi Triaditama dari Kementerian Pekerjaan Umum

Penerapan katalog elektronik versi terbaru (versi 6) khususnya pada bidang konstruksi melalui mekanisme mini kompetisi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pengadaan, memperluas persaingan sehat antar penyedia, serta menjamin kualitas hasil pekerjaan konstruksi.

Selain itu, implementasi kebijakan ini juga dinilai mampu menjawab tantangan pengadaan yang kerap ditemui di lapangan, seperti keterlambatan proses, kesalahan penyusunan dokumen teknis, hingga potensi ketidaksesuaian kontrak.

Melalui mekanisme mini kompetisi, para pelaku pengadaan didorong untuk lebih cermat dalam menyusun spesifikasi, ruang lingkup pekerjaan, serta parameter evaluasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Biro PBJ Kaltim berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman para aparatur terkait kebijakan pengadaan terbaru, sekaligus memperkuat peran katalog elektronik sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih profesional, efisien, dan berkualitas.