Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih peringat 2 sebagai Provinsi Terbaik Piloting Pengadaan Pemerintah Berkelanjutan Tahun 2024.

Penghargaan itu diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) kepada Pemprov Kaltim diwakili Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M, Rabu, 2 Oktober 2024 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta.

Piagam diserahkan di sela-sela kegiatan bertajuk "Bussniess Opportunity Forum : Towards Next Level" yang diselenggarakan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional, LKPP.

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro PBJ Kaltim juga mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman keberhasilan piloting pengadaan berkelanjutan di Kaltim.

Langkah itu dimulai dari penyampaian informasi di TAPD, pendampingan reviu Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh UKPBJ, instruksi dan surat edaran tentang arahan pengadaan berkelanjutan hingga implementasinya.

Dalam paparannya, Kepala Biro PBJ Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M menyampaikan terdapat tiga produk ramah lingkungan yang dijadikan sebagai percontohan pengadaan berkelanjutan di 34 perangkat daerah di Provinsi Kaltim.

Meliputi, kertas, lampu dan pengondisi udara. Ada pun, target piloting pengadaan berkelanjutan pada tahun anggaran 2024 ini sebesar Rp 4,85 miliar. Sementara, realisasi per September 2024 sudah mencapai Rp 1,5 miliar dan akan terus bertambah hingga akhir tahun 2024.

Selain menyampaikan hasil realisasi, Biro PBJ Kaltim juga menyampaikan sejumlah kesimpulan dan langkah-langkah strategis yang harus diambil ke depan. Khususnya dalam mendukung pengadaan berkelanjutan.

“Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas semua pihak terkait konsep dan praktik pengadaan berkelanjutan,” ungkap Kepala Biro PBJ Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M

Mengingat, pengadaan berkelanjutan merupakan salah satu bagian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), pada goals nomor 12. Yakni, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, khususnya goals 12.7, yaitu mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan.

Upaya ini sejalan dengan komitmen dan amanat Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4(i) yaitu meningkatkan pengadaan berkelanjutan. (gaz/dro/timppidbpbjkaltim)