page-banner
Hari Terakhir Pendampingan RUP, Biro PBJ Setda Provinsi Kaltim Tuntaskan Keterisian RUP APBD-P Tahun 2025 17 Oktober 2025

Hari Terakhir Pendampingan RUP, Biro PBJ Setda Provinsi Kaltim Tuntaskan Keterisian RUP APBD-P Tahun 2025

Biropbj.kaltimprov.go.id – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menutup rangkaian kegiatan Pendampingan Percepatan Keterisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD-P Tahun Anggaran 2025 pada hari ini, Jumat, 17 Oktober 2025. Kegiatan yang berlangsung sejak 13 Oktober tersebut resmi berakhir dengan penuh semangat kolaborasi dan komitmen tinggi dari seluruh perangkat daerah yang terlibat.

Hari terakhir pendampingan diikuti oleh perangkat daerah di bawah koordinasi sektor kehutanan, yaitu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon, dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau.

Seperti pada hari-hari sebelumnya, tim Biro PBJ memberikan bimbingan teknis langsung dalam proses penginputan dan pemutakhiran data RUP, membantu peserta menyelesaikan kendala teknis yang dihadapi, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan pedoman pengadaan yang berlaku.

Pendampingan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar program pembangunan daerah dapat segera direalisasikan. Biro PBJ mengapresiasi semangat seluruh perangkat daerah yang telah menuntaskan keterisian RUP dengan baik.

Biro PBJ akan terus menjaga komitmen dalam mendukung pelaksanaan pengadaan yang transparan, profesional, dan tepat waktu, serta memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berjalan sesuai prinsip value for money.

Penutupan kegiatan ini sekaligus menandai keberhasilan pelaksanaan Pendampingan Percepatan Keterisian RUP yang telah berlangsung selama lima hari, mulai 13 hingga 17 Oktober 2025, dengan melibatkan puluhan perangkat daerah dari berbagai sektor.

Biro PBJ menegaskan akan terus berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang berintegritas dan berdampak bagi masyarakat Kaltim.