Biropbj.kaltimprov.go.id – Sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Kalimantan Timur menggelar Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan merupakan rangkaian hari pertama yang digelar pada Selasa, 16 September 2025 ini, menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas dan kapasitas para pejabat pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pelatihan ini terselenggara berkat kolaborasi erat dengan Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP RI dan diikuti oleh pejabat pengadaan dari seluruh lingkungan Pemprov Kaltim. Mengadopsi model pembelajaran blended learning, kegiatan ini memungkinkan peserta mengikuti sesi secara luring maupun daring, memastikan partisipasi maksimal bagi seluruh peserta.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa, Bapak Sayid Awaluddin, S.P., M.Si., yang mewakili Kepala Biro PBJ, Bapak Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M. Dalam sambutannya, Bapak Sayid menekankan pentingnya peran pejabat pengadaan sebagai benteng utama integritas.
"Melalui pelatihan ini, saya berharap para Pejabat Pengadaan dapat memperkuat komitmen dan integritas dalam setiap proses pengadaan, membangun sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, serta melayani dengan profesionalisme tinggi," ungkapnya dalam sambutan pembukaan kegiatan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penguatan integritas ini merupakan langkah nyata dalam mendukung percepatan pencapaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemprov Kaltim.
”Hal ini seyogyanya mendukung percepatan pencapaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur” ungkap Bapak Sayid lebih lanjut.
Untuk memperkaya materi, di pelatihan ini menghadirkan dua narasumber ahli dari Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP RI, yakni Bapak Tri Susanto selaku Widyaiswara Ahli Madya dan Bapak Tino Yuka Aldila selaku Widyaiswara Ahli Muda. Keduanya memaparkan materi mendalam mengenai risiko korupsi dalam pengadaan, dilengkapi dengan studi kasus dan strategi praktis untuk mencegahnya. Para peserta pun terlihat antusias dan aktif berinteraksi sepanjang sesi.
Melalui pelatihan ini, Biro PBJ Setda Provinsi Kaltim menegaskan kembali komitmennya dalam mitigasi korupsi sebagai prioritas utama. Langkah preventif ini bukan hanya sekadar pemenuhan regulasi, melainkan sebuah investasi strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar kembali untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.