biropbj.kaltimprov.go.id – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara resmi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 18 Desember 2025. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Bertempat di Ruang Rapat Daya Taka, Kantor Gubernur Kaltim, acara dilaksanakan secara hybrid. Pertemuan tatap muka dihadiri oleh perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, sementara para pelaku usaha yang terdaftar di LPSE Provinsi Kaltim turut berpartisipasi secara daring melalui ruang pertemuan virtual.

Dalam forum tersebut, Biro PBJ memaparkan secara komprehensif berbagai lini layanan utama dari masing masing bagian meliputi Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Pembinaan dan Advokasi barang dan jasa.

Sesi diskusi interaktif menjadi inti dari kegiatan ini. Para peserta, baik dari unsur pemerintah maupun penyedia jasa, diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi, kendala di lapangan, serta saran konstruktif demi penyempurnaan sistem pengadaan.

Sebagai bentuk legalitas dan komitmen bersama, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik. Dokumen tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan landasan formal bahwa masukan dari masyarakat dan perangkat daerah akan dijadikan dasar utama dalam penyusunan kebijakan serta perbaikan standar pelayanan di masa mendatang.

Dengan terlaksananya FKP ini, diharapkan tercipta ekosistem pengadaan barang dan jasa yang lebih sehat, efisien, dan memberikan nilai manfaat maksimal bagi pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui forum ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kaltim menegaskan kembali posisinya untuk terus berinovasi dalam membangun kepercayaan publik melalui sistem pengadaan yang bersih dan berintegritas.