Biropbj.kaltimprov.go.id – Guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setda Prov. Kaltim) menyelenggarakan kegiatan "Verifikasi Status Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah Tahun 2025 Tahap I". Kegiatan penting ini berlangsung secara maraton mulai Rabu, 11 Juni hingga Rabu, 25 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Biro PBJ Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Biro PBJ Kalimantan Timur, Bapak Buyung Dodi Gunawan, S.T., M.M. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan lengkap untuk seluruh transaksi pengadaan barang dan jasa sebab suatu keharusan seluruh pengadaan harus melalui sistem.

“Sudah suatu keniscayaan bahwa pengadaan itu harus melalui sistem,” ucap Karo Biro PBJ Setda Prov. Kaltim saat membuka kegiatan.

Selain itu, pendampingan pencatatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Pengelolaan LPSE, Ibu Anik Nurul Aini, S.Kom. Beliau memandu para peserta untuk memahami lebih dalam mengenai tata cara pencatatan yang benar pada aplikasi yang digunakan, serta memberikan solusi atas kendala yang mungkin dihadapi oleh instansi.

Kegiatan pendampingan ini diikuti oleh perwakilan dari tiga instansi penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, dan Inspektorat Kaltim. Kehadiran instansi-instansi ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengadaan.

Kegiatan verifikasi ini secara khusus mengundang Pejabat Pengadaan (PA/PPK) dan staf pendukung PPK dari masing-masing Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Perangkat Daerah. Kehadiran mereka diharapkan dapat mendorong peningkatan pencatatan hasil pengadaan dan memastikan data yang terekam di sistem akurat dan terkini.

Daftar undangan kegiatan ini sangat komprehensif, mencakup seluruh perwakilan Perangkat Daerah, Direktur UOBK Rumah Sakit, Kepala Biro di lingkup Setda Provinsi Kaltim, serta berbagai Dinas dan Badan lainnya. Ini menunjukkan bahwa masalah pencatatan pengadaan adalah isu lintas sektoral yang membutuhkan perhatian dan partisipasi dari seluruh lini pemerintahan.

Melalui verifikasi ini, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses pengadaan yang tercatat dengan baik akan meminimalisir potensi penyimpangan