page-banner
Tingkatkan Akuntabilitas, Biro PBJ Bekali KPA/PPK, PP, Bendahara, dan Tim pendukung Terkait Sistem Pengadaan Digital 6 Maret 2026

Tingkatkan Akuntabilitas, Biro PBJ Bekali KPA/PPK, PP, Bendahara, dan Tim pendukung Terkait Sistem Pengadaan Digital

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Kalimantan Timur sukses menyelenggarakan kegiatan Penyegaran dan Peningkatan Kapasitas terhadap Sistem Pengadaan Digital (SPSE dan Katalog Elektronik). Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada Rabu dan Kamis, 4-5 Maret Tahun 2026.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Bapak Andi Muhammad Arpan, S.T., M.M., selaku Plt. Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Kaltim. Untuk memastikan materi yang disampaikan akurat dan sesuai dengan pembaruan terkini, Biro PBJ menghadirkan tiga pakar langsung dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI diantaranya; Heru Maulana, S.Kom Memaparkan materi mendalam mengenai mekanisme dan fitur terbaru pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Serta Hilma Oktaviani, S.E., M.E dan Regina Fransisica yang menyampaikan alur pengadaan melalui Katalog Elektronik dan memberikan panduan teknis serta update kebijakan operasional terkait implementasi Katalog Elektronik.

Kegiatan ini dihadiri oleh sebanyak 1.000 peserta terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Bendahara, hingga tim pendukung yang mengikuti jalannya kegiatan dengan antusias. Fokus utama dari penyegaran ini adalah pemahaman Fitur Baru Mengingat platform SPSE dan Katalog Elektronik terus berkembang, peserta diberikan pemahaman mengenai cara kerja dan alur proses yang lebih efisien.

Sistem pengadaan digital bukan sekadar alat, melainkan instrumen bagi pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel. Melalui penyegaran ini, diharapkan seluruh tim pendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah di provinis Kaltim tetap adaptif terhadap pembaruan sistem dari LKPP.

Dengan adanya pembekalan langsung dari para ahli LKPP RI, juga diharapkan para pengelola pengadaan di Kalimantan Timur dapat mengimplementasikan SPSE dan Katalog Elektronik secara optimal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Biro PBJ Setda Provinsi Kaltim dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.