page-banner
Perkuat Sinergi, Biro PBJ Fasilitasi Konsultasi Teknis Pembayaran LS  E-Katalog Versi 6 13 September 2025

Perkuat Sinergi, Biro PBJ Fasilitasi Konsultasi Teknis Pembayaran LS E-Katalog Versi 6

Biropbj.kaltimprov.go.id – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perannya sebagai koordinator dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pada Jumat, 12 September 2025, Biro PBJ menerima kunjungan dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk berkonsultasi teknis terkait tata cara pembayaran Langsung (LS) melalui aplikasi E-Katalog Versi 6. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Biro PBJ Kaltim yang berlokasi di Samarinda.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan tantangan teknis yang dihadapi oleh Pemkot Balikpapan terkait pembaruan sistem. Pertemuan in juga merupakan bukti nyata dari fungsi pembinaan dan koordinasi yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Dalam sistem otonomi daerah, Pemprov Kaltim berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, memastikan setiap regulasi dan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah otonom.

Dalam pertemuan tersebut, Biro PBJ memberikan panduan teknis dan asistensi komprehensif kepada Pemkot Balikpapan. Pembahasan mencakup prosedur input data, verifikasi dokumen, hingga mekanisme pembayaran LS yang sesuai dengan regulasi terbaru. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah yang optimal dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa.

Dengan dilaksanakannya pertemuan konsultasi ini, Biro PBJ setda Prov. Kaltim menegaskan komitmen untuk terus menjadi mitra bagi perangkat daerah. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan bisa memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Keberhasilan konsultasi ini tidak hanya sebatas penyelesaian masalah teknis, tetapi juga mengukuhkan peran strategis Biro PBJ dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Timur. Dengan adanya koordinasi yang solid, setiap perangkat daerah dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Katalog untuk pengadaan yang lebih transparan, cepat, dan efisien